Gerakan Fundamentalisme dan Konflik Agama

Gerakan Fundamentalisme dan Konflik Agama

Oleh: Didin Nurul Rosidin, MA§

ü  Pendahuluan

Dalam papernya, Peter Suwarno menyebutkan menguatnya radikalisasi agama dalam bentuk gerakan fundamentalisme dapat menjadi batu sandungan dalam upaya menciptakan kehidupan beragama yang toleran dan damai. Dengan kalimat lain, gerakan fundamentalisme menjadi salah satu faktor bagi munculnya konflik sektarian berbasis agama. Misalnya, upaya untuk menerapkan syariat Islam di beberapa wilayah nusantara yang diusung oleh kelompok fundamentalis telah menciptakan konflik baik horizontal antar warga maupun vertikal antara warga dengan pemerintah. Fatwa MUI yang menolak ide atau pemahaman agama yang dikategorikan oleh pengusung fatwa tersebut sebagai bagian dari sekularisme dan liberalisme menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Lebih jauh, tindakan anarkis atas nama “kebenaran dan kemurnian” ajaran agama yang dilakukan oleh kelompok radikal terhadap mereka atau kelompok yang dipandang menyimpang seperti pada kasus Ahmadiyah dan Lia Aminuddin memperkuat hipotesa bahwa gerakan fundamentalis akan menjadi salah satu faktor penghambat terciptanya kehidupan beragama yang harmonis.

Untuk sampai pada kesimpulan tersebut diatas diperlukan suatu analisa atas beberepa aspek penting gerakan fundamentalisme tersebut sebagai upaya memahami salah satu akar konflik agama.

ü  Metamorphosis Makna dan Bentuk Gerakan Fundamentalisme

Istilah fundamentalisme di Barat pada awalnya dilekatkan pada gerakan non-kompromis yang dilakukan oleh sekelompok Protestan di Amerika pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 dengan tujuan untuk mengembalikan ajaran-ajaran Kristen pada sumber-sumber fundamental melalui pemahaman literal atas injil yang diyakini sebagai yang paling otentik (murni)[1] serta bersikap anti terhadap dunia ilmu modern dan teologi kritis[2]. Namun dalam perkembangannya, istilah ini lebih banyak disematkan kepada kelompok Islam, meskipun, menurut Bassam Tibi, gerakan yang bercorak seperti itu terjadi pada semua agama, termasuk Yahudi, Budha sampai Hindu sekalipun.[3] Dengan melihat asal usul munculnya istilah fundamentalisme agama di Amerika, Salim Abdullah bahkan menuduh bahwa upaya untuk memunculkan istilah “fundamentalisme Islam” merupakan upaya untuk menempatkan dunia Islam dalam kerangka berfikir Kristen[4]. Pengerucutan istilah ini pada kaum Muslim tidak lepas dari sejarah hubungan Islam dengan dunia Kristen (Barat) yang tidak harmonis. Barat di satu sisi masih didominasi oleh pandangan yang negatif dan stereotipis terhadap Islam, meski upaya untuk menjelaskan Islam secara lebih fair telah banyak dilakukan[5]. Pada saat yang sama, kaum Muslim yang wilayahnya telah banyak dijajah oleh Barat juga didominasi oleh sikap curiga terhadap semua yang berkaitan dengan Barat. Faktor yang juga sangat menentukan penyempitan makna istilah ini adalah keberhasilan Barat mendominasi diskursus politik global lewat berbagai media. Akibatnya, hampir semua gerakan Muslim yang dipandang menolak nilai dan ide yang dinilai tidak “Islami” dikategorikan sebagai gerakan fundamentalis.

Pemaksaan penggunaan istilah fundamentalisme dalam konteks Muslim menjadi persoalan karena istilah itu sering diartikan secara literal sebagai gerakan ushuliyyah yang itu telah sejak awal terus bermunculan dalam sejarah Islam, mulai dari perang Yamamah pada pasa khalifah Abu Bakar, Wahabisme sampai Taliban. Elshahed secara umum mengasosiasikan gerakan fundamentalisme pada salah satu dari dua kategori umum; pertama, Salafiyah yang menunjukkan suatu aliran yang menjadikan Islam pada masa Nabi dan Sahabat sebagai model Islam yang otentik. Sementara yang kedua dinamai Usuliyyun yang menunjukkan suatu pandangan yang hanya menjadikan Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama Islam. Berdasarkan dua kategori tersebut, Elshahed menyimpulkan bahwa gerakan fundamentalisme sebagai bentuk upaya kembali kepada Islam yang asli sekaligus sebagai suatu gerakan kebangkitan kembali agama (Islam). Karenanya, Elshahed lebih cenderung menggunakan istilah Islamisme yang dipandang lebih positif daripada istilah fundamentalisme yang lebih banyak digunakan sebagai ungkapan pejoratif atas berbagai gerakan pembangkitan kembali Islam yang muncul dewasa ini[6]. Beberapa sarjana lain seperti Asef Bayat[7] juga cenderung menggunakan istilah Islamism (Islamisme). Penolakan penggunaan istilah fundamentalisme untuk Islam juga ditunjukkan oleh Karen Amstrong dengan mengutip pernyataan Michel Gilsenan yang menulis buku, Recognizing Islam, Religion and Society in the Middle East. Gilsenan menyatakan bahwa “istilah Islam fundamentalisme tidak lagi berguna dalam upaya untuk menjelaskan berbagai pengalaman masyarakat Timur Tengah paska kolonial”[8]

Gerakan Fundamentalisme dalam Islam berpuncak pada Revolusi Iran yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh agama, terutama Ayatullah Rahullah Khomeini. Keberhasilan revolusi Iran untuk menjungkalkan pemerintahan sekuler yang didukung oleh kekuatan politik dunia (Barat) telah berhasil membuka dunia akan pentingnya mempertimbangkan kekuatan agama dalam perubahan politik[9]. Revolusi ini di satu pihak menjungkalkan tesis yang meyakini bahwa seiring dengan keberhasilan gerakan modernisme di hampir semua belahan dunia, termasuk Islam, apapun gerakan yang berlawanan dengan arus global modernisme, terutama yang berbasis agama, tidak akan pernah bisa berhasil. Tesis ini tidak lepas dari bukti sejarah bahwa sejak terjadinya renaissance di Eropa, agama tidak lagi relevan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan kata lain, hanya sekularisme lah yang mampu untuk mendukung kemajuan manusia dalam berbagai bidang. Selain itu, gerakan Fundamentalisme yang mengusung kebenaran ajaran yang murni (otentik) untuk menjawab tantangan zaman bahkan telah menggusur teori developmentalisme yang begitu dominan dalam wacana masyarakat dunia ketiga[10].

Di lain pihak, revolusi Iran lepas dari setuju tidaknya terhadap identitas syiah yang melekat pada gerakan revolusi tersebut telah menjadi momentum penting bagi berbagai gerakan Fundamentalisme di dunia Islam. Pada tahun-tahun sebelumnya, berbagai macam kegagalan yang dialami oleh kelompok “militan” seperti yang terjadi pada Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah dan Jema’at Islami di Pakistan serta Darul Islam di Indonesia telah menumbuhkan sikap pesimisme di kalangan kelompok tersebut. Keberhasilan revolusi Iran dengan demikian mengobarkan kembali optimisme kaum “militan” akan kemungkinan keberhasilan perjuangan (jihad) mereka. Maka, sejak itu bermunculan seperti jamur di musim hujan kelompok-kelompok “militan” dengan berbagai macam agenda dan metode yang diterapkan, mulai dari yang paling moderat sampai yang paling radikal. Melihat secara umum gerakan-gerakan tersebut dapat dilihat bahwa secara umum gerakan tersebut masih terbatasi oleh batasan nasional ataupun regional.

Baru pada dekade terakhir akhir abad ke 20 dan awal abad 21, kita dikejutkan oleh perubahan model dan bentuk gerakan Fundamentalisme seiring dengan proses globalisasi dunia. Gerakan terbaru ini memiliki karakter yang berbeda sekali dengan gerekan-gerakan yang sama pada abad ke-20 yang sebagian besar masih terpusat pada suatu negara ataupun wilayah regional tertentu seperti Iran, Pakistan dan atau Timur Tengah. Gerakan Fundamentalisme kontemporer terbetuk dalam wadah organisasi yang tidak formal dan melewati batasan-batasan etnis, idetitas nasionalisme dan geograpis. Ia telah menjadi secaman international network. Maka kita kenal dengan kelompok Al-Qaidah yang jaringannya tersebar hampir di semua belahan dunia Islam. Begitu juga Jema’at Islamiyah yang menyebar di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Dalam aksinya, gerakan ini juga telah menggunakan teknologi yang cukup canggih sehingga efeknya dirasakan lebih dahsyat daripada melakukannya secara manual. Sehingga dewasa ini kita banyak mengenal Jihad Cyber. Dengan kata lain, Fundamentalisme abad ke-21 tidak lagi terbatas oleh batasan geografis konvensional tetapi telah melewati lintas batas dan memilik target yang juga lebih global efeknya. Meski secara bentuk dan efeknya mengalami perubahan dan perkembangan, secara substansi gerakan Fundamentalisme secara umum dapat dipandang dari dua sisi utama; sebagai gerakan politik dan gerakan agama.

ü  Fundamentalisme Sebagai Gerakan Politik

Secara umum tujuan utama gerakan Fundamentalisme ini adalah terbentuknya negara Islam dengan penerapan hukum Islam (syari’ah) secara kaffah (totalitas) sebagai prasyaratnya[11]. Dengan melihat tujuan tersebut, gerakan ini dapat dilihat sebagai suatu gerakan politik. Pembentukan negara Islam dengan model seperti itu tidak mungkin terwujud tanpa terlebih dahulu mengambil alih kekuasaan dimana negara Islam dan Syariat Islam akan diterapkan. Tidak heran jika sejak awal isyu-isyu yang dikembangkan didominasi oleh pentingnya pengambil alihan kekuasaan dan kepemimpinan dari kelompok atau mereka yang dipandang tidak ada keinginan untuk menerapkan hukum Islam.

Selain pada aspek tujuannya, dimensi politik gerakan ini dapat pula dilihat karakter umum gerakan ini yang bersifat reaksioner terutama terhadap berbagai peristiwa politik baik lokal, nasional bahkan internasional. Para pendukung gerakan ini melihat bahwa Barat (Eropa dan Amerika) telah sekian lama “mengangkangi” semua negara Islam melalui superioritas tehnologi, politik, militer dan ekonomi serta pada akhirnya mengancam kesadaran keislaman kaum Muslim. Dominasi Barat atas Islam diawali oleh kolonialisme. Merdekanya kaum Muslim dari kolonialisme bukan berarti kaum Muslim lepas dari pengaruh Barat. Sebaliknya, pengaruh barat justru masih kuat. Kaum Muslim justru mengadopsi sistem politik negara bangsa (nation-states) yang justru asing bagi mereka. umat Muslim yang terkotak-kotak pada sekat-sekat negara bangsa yang justru secara tegas ditolak oleh Islam yang mendukung system universalisme kepemimpin dan persatuan. Hal itu sebagaimana terlihat pada perdebatan antara A. Hassan dengan Soekarno dimana A. Hassan secara tegas menolak system negara bangsa. Kegagalan kaum Muslim untuk membangun system kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta pengalaman pahit semasa kolonialisme telah membangkitkan romantisme akan kejayaan Islam pada masa lalu yang diyakini telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, banyak negara bangsa itu kemudian memilih system dan prinsip yang justru tidak “islami” seperti sosialisme di Mesir dan Irak, sekularisme di Turki dan Iran, Kerajaan di Arab Saudi dan Pancasila di Indonesia. Pada saat yang sama, dunia secara global masih berada dibawah kekuasaan negara-negara kolonial yang dalam banyak hal menerapkan prinsip dan system politik yang tidak adil, terutama bagi kaum Muslim. Kondisi ini tetap saja menempatkan negara-negara Islam dalam posisi marginal dan ketergantungan yang berakibat pada berlanjutnya ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan. Gerakan ini dengan demikian memiliki dua mata pedang. Di satu sisi berupaya menggantikan kepemimpinan di tingkat internal masyarakat Islam dan system politik dan ekonomi di tingkat eksternal dengan menjadikan negara-negara Barat sebagai sasaran serangan[12] atau dengan istilah lain dalam rangka melancarkan “Revolusi Dunia Islam” (the Islamic World Revolution) dan “Penghancuran Setan Besar” (The Annihilation of the Great Satan = USA)[13].

ü  Fundamentalisme sebagai Gerakan Agama

Jika gerakan Fundamentalisme sebagai gerakan politik lebih banyak dilihat dari pertanyaan who had done something wrong to us, gerakan ini dapat dipandang sebagai gerakan agama dengan bertumpu pada pertanyaan what had gone wrong. Dengan pertanyaan yang kedua ini, fokus gerakan lebih pada aspek internal yaitu bagaimana kaum Muslim sendiri bersikap terhadap prinsip dan ajaran Islam. Apakah mereka telah benar-benar menjadikan Islam sebagai a symbol of identity dan a source of values and principles dalam artian kaffah?, apakah mereka juga menjadikan Islam sebagai sumber a way of life? Atau sebaliknya mereka menjadikan Islam hanyalah sebagai simbol hiasan yang tak ada efek fungsinya bahkan mungkin mereka justru menolak ajaran Islam karena alasan-alasan yang beraneka ragam yang dapat dibuat-buat. Jika merujuk pada pertanyaan-pertanyaan bagian pertama, persoalan mungkin tidak sampai pada upaya pemaksaan kehendak karena kaum Muslim dipandang masih punya komitmen meski dalam aplikasinya tidak sampai pada tingkat kaffah. Namun jika kesimpulannya bertumpu pada persoalan bagian kedua, upaya yang harus dilakukan adalah dengan memaksa agar kaum Muslim kembali kepada ajaran Islam. Inilah kerangka berfikir yang secara umum dikembangkan oleh gerakan Islamisme. Dalam pandangan mereka, kaum Muslim sudah seharusnya kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang otentik sebagaimana yang telah digariskan oleh generasi al-Salaf al-Salih yang karenanya pada masa lalu Islam begitu berjaya.

Dalam kerangka gerakan Islamisme, otentisitas akan dilihat pada sisi tekstual berikut makna (tafsir) literernya. Teks dan tafsir seperti diletakkan pada posisi yang sama dari sisi otentisitasnya. Teks terutama Qur’an dan Hadits menjadi satu-satunya sumber yang paling sah dalam memahami ajaran Islam. Mereka menolak teks-teks lain serta penafsiran non-literer pada teks-teks agama. Dengan pola pikir seperti itu, mereka tentunya akan dengan keras menolak dimensi kontekstual atau dengan istilah Elshahed “historical-critical interpretation” dari teks-teks tersebut[14]. Dengan merujuk pada metodologi Imam Syafi’i yang menunjukkan  bahwa hukum Islam dapat diadaptasikan pada kondisi sosial masyarakat yang berubah serta medote pemahaman teks Qur’an berdasarkan Asbab al-Nuzul serta al-Nasikh wa al-Mansukh, Elshahed menolak kerangka berfikir kelompok Islamisme dan menyatakan bahwa itu merupakan bukti pentingnya dikembangkan “historical-critical interpretation” atas teks al-Qur’an. Bagi Elshahed, hanya teks al-Qur’an saja yang secara literal itu asli dan tidak ada berubah, sementara tafsir atas teks akan bisa berubah dan berbeda antara satu penafsir dengan penafsir lainnya. Sementara untuk teks hadist, Elshahed menyatakan ilmu hadits itu “almost exclusively built up on a historical-critical method” (hampir secara ekslusif dibangun atas metode sejarah kritis)[15].

Dalam kaitannya dengan tafsir atas teks-teks agama, persoalan yang juga patut digarisbawahi adalah otoritas yang bermuara pada pertanyaan siapakah yang dipandang memiliki wewenang (otoritas). Para pendukung gerakan Islamisme memiliki loyalitas yang tinggi terhadap para pemimpin mereka yang diyakini memiliki otoritas yang tinggi untuk pemahaman ajaran agama yang “benar”. Sikap loyal ini kemudian membentuk pada ketaatan untuk mengikuti semua pengajaran termasuk penafsiran atas teks-teks agama secara total dan absolut. Akibatnya, penfasiran teks menjadi homogen. Absolutisme dan homogenisme ini pada akhirnya berkembangan menjadi fanatisme buta yang memandang secara curiga semua pendapat yang datang dari luar. Absolutisme inilah yang menjadi pangkal masalah ketika dipaksakan berlaku secara universal serta bagi semua kelompok Islam yang ada. Gerakan Fundamentalisme cenderung menafikan akan adanya pluralitas defenisi dan kriteria keotentikan prinsip-prinsip Islam. Kelompok Fundamentalis seakan-akan meletakkan dunia ini sebagai sesuatu yang sakral dan bersifat ilahiyah yang keluar dari nilai-nilai kesejarahan yang bersifat manusiawi dan berubah.[16]

ü  Fundamentalisme di Indonesia

Di Indonesia, gerakan yang dapat dikategorikan Islamisme sebenarnya telah muncul sejak jauh sebelum kemerdekaan. Gerakan Paderi yang menuntut pemurnian ajaran agama dan penolakan terhadap dominasi kaum kafir Belanda merupakan salah satu contoh gerakan tersebut di bumi nusantara. Setelah kemerdekaan, arus gerakan tersebut mengarah kepada kelompok DI/TII yang sejak awal memang bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang mandiri dari Indonesia. Selama masa Orde Baru, gerakan Islamisme tidak bisa berbuat banyak karena sistem pemerintahan yang hegemonik, meskipun bukan berarti tidak ada sam sekali seperti peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Way Kanan tahun 1989 dan lain-lain. Namun, seiring dengan perubahan pendekatan politik Suharto pada awal 1990-an, gerakan Islamisme telah berhasil kembali ke lingkaran pusat kekuasaan. Komunitas Muslim yang selama ini begitu anti terhadap Suharto seperti DDII dan KISDI mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka dengan dipimpin oleh Ahmad Sumargono menyuarakan dukungan mereka terhadap Suharto. Bahkan dapat dikatakan, beberapa tahun menjelang jatuhnya Suharto, kelompok Islam garis keras telah berhasil menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka bahkan memiliki kedekatan khusus dengan kekuatan militer yang menjadi kekuatan paling dominan selama Orde Baru bahkan sesudahnya[17].

Jatuhnya Suharto dan munculnya masa reformasi memberikan peluang kepada semua pihak dan kelompok untuk secara terbuka mengekspresikan aspirasinya. Kondisi kondusif ini direspon dengan maraknya kemunculan kelompok-kelompok baru baik politik maupun sosial, termasuk diantaranya kelompok-kelompok yang mengusung ide-ide kaum Islamisme (Salafiyah) seperti Hizbut Tahrir, Lasykar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam dan lain-lain. Kemunculan kelompok terakhir ini semakin memperkuat berbagai kekuatan Islamisme yang selama ini telah berkembang[18].

Melihat fenomena tersebut, jatuhnya Suharto di satu sisi melahirkan kondisi masyarakat Indonesia yang semakin demokratis dengan dibukanya sekat-sekat yang selama ini membelenggu masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Di sisi yang lain, peristiwa ini juga seakan mengulang sejarah masa lalu ketika pergantian rezim diiringi dengan munculnya konflik horizontal dan sektarian yang tak terkontrol seperti konflik Maluku yang melibatkan kaum Muslim dan Kristen yang menelan puluhan ribu korban dan lain-lain. Konflik ini semakin memuncak dengan terlibatnya berbagai kelompok-kelompok garis keras yang mengumandangkan jihad dalam keterlibatan mereka dalam konflik-konflik tersebut.

Pada saat yang sama muncul pula kelompok-kelompok yang memiliki jaringan internasional dengan menggunakan metode teror dalam upaya menyuarakan aspirasinya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Jema’ah Islamiyah atau JI dan atau jaringan al-Qaidah. Kelompok inilah yang kemudian terlibat dalam berbagai peristiwa ledakan bom seperti Bom Bali I dan II, Bom JW Marriot dan Bom Kuningan. Seiring dengan penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh aparat, gerakan ini sedikit berkurang intensitasnya, meski sebagian pengamat meyakini bahwa itu hanyalah persoalan waktu dan siasat saja sebelum kemudian melakukan kembali.

Melihat maraknya kemunculan gerakan garis keras tersebut, pertanyaan yang muncul adalah adakah kemungkinan kita mengalami peristiwa Iran dan Afghanistan dimana kelompok garis keras berhasil menumbangkan kekuasaan yang “sekuler” atau “Pancasilais” dan menancapkan kekuasaannya. Untuk menjawab tersebut tentunya banyak aspek termasuk sejarah, kondisi politik, ekonomi dan sosial yang harus dilihat sebagai prasyarat bagi kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Jika belajar dari Iran dan Afghanistan, krisis yang berkepanjangan tanpa mampu segera menyelesaikan merupakan prakondisi bagi lahirnya rezim garis keras selain itu sejarah dan karakteristik Islam di kedua negara memberikan peluang terjadinya peristiwa tersebut. Di Iran, misalnya, pernah dikuasai oleh Dinasti Safawi yang sebelumnya adalah hanyalah gerakan tarekat Sunni yang kemudian berubah haluan menjadi Syiah pada saat berkuasa. Sementara sejarah Indonesia belum mencatat adanya peristiwa yang menunjukkan dominasi kelompok agama garis keras dalam tampuk kekuasaan. Memang sejarah mencatat banyak kerajaan di nusantara yang didirikan dan dikendalikan oleh tokoh agama seperti Demak oleh Walisongo, Cirebon dan Banten oleh Sunan Gunung Jati. Namun jika melihat lebih dekat karekater yang dikembangkan justru sangat moderat dan toleran terhadap tradisi-tradisi dan nilai-nilai lokal. Faktor lainnya adalah karakter Islam yang berkembang di Indonesia sebagian besar adalah moderat bahkan tidak sedikit yang menyatakan sinkretistik. Survey yang dilakukan oleh PPIM pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 70% Muslim di Indonesia memiliki komitmen tinggi akan terwujudnya kehidupan demokratis[19]. Namun demikian, faktor-faktor tersebut tentunya tidak relevan jika secara umum, Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sehingga menimbulkan frustasi massal yang akan dengan mudah untuk diprovokasi oleh gerakan-gerakan revolusioner yang menjanjikan perubahan secara drastis karena perlu digaris bawahi bahwa ideologi “Ratu Adil” telah begitu populer di masyarakat Indonesia.

ü  Fundamentalisme dan Konflik Sektarian

Pada tahun 1992, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pada saat itu menjabat Ketua Umum Tanfidziyah PBNU mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto guna mengingatkan Presiden akan menguatnya posisi kelompok fundamentalis Islam dalam perpolitikan nasional. Surat tersebut tidak lepas dari perkembangan politik saat itu dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, para tokoh fundamentalis Islam mendukung Soeharto yang memang sejak akhir dekade 80-an terus berupaya merangkul kekuatan politik Islam untuk mendukung kekuasaannya. Hasilnya, kelompok radikal bekerja sama dengan kelompok elit Orde Baru untuk mendukung kepemimpina Presiden Soeharto dari berbagai serangan kelompok demokrasi dimana Gus Dur termasuk salah seorang tokoh utamanya. Dalam pandangan Gus Dur, keputusan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan sistem negara non-sektarian merupakan keputusan final. Atas dasar itu, dominasi kelompok agama tertentu yang pada akhirnya berujung pada pemaksaan nilai dan norma agama tertentu itu tidak bisa diterima. Lebih dari itu, pemaksaan kehendak tersebut, apalagi atas nama identitas agama tertentu, hanya akan melahirkan konflik, apalagi di negara yang sangat plural seperti Indonesia.

Melihat dua karakter utama gerakan fundamentalisme di atas, yaitu sebagai gerakan politik dan agama, serta paradigma pemikiran politik dan pemahaman agama mereka tentunya tidak mengherankan jika kekhawatiran akan implikasi lebih jauh dari menguatnya gerakan fundamentalsme di Indonesia secara terus menerus mendominasi discourse kelompok agama.

Reformasi yang mengusung kebebasan untuk mengekpresikan ide dan pemikiran sekontroversial apa pun menjadi semacam pupuk bagi tumbuh suburnya gerakan-gerakan radikal yang selama ini kurang mendapatkan ruang yang efektif untuk berkembang. Perkembangan kelompok-kelompok radikal dengan berbagai model bentuk organisasi, gerakan dan symbol tumbuh subur seperti jamur di musim penghujan sejak bergulirnya reformasi. Munculnya berbagai konflik yang pada awalnya tidak berkaitan dengan agama yang terjadi di bebarapa wilayah negeri ini semakin menguatkan keberadaan kelompok radikal ini. Lasykar Jihad yang berada di bawah kepemimpinan Ustadz Ja’far Umar Thalib misalnya secara langsung terjun dalam konflik sektarian di Maluku.

Kegagalan aparat negara untuk menegakkan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat mendorong munculnya gerakan radikal yang bertujuan untuk menjaga moral ummat (bangsa). Dengan dasar prinsip “Al-Amru bi al-Ma’ruf wa al-Nahyi ‘an al-Munkar”, Front Pembela Islam (FPI) di bawah pimpinan Habib Riziq melakukan berbagai tindakan anarkis yang bertujuan untuk menghancurkan sentra-sentra “kemaksiatan”.

Sementara itu, terdapat juga kelompok yang menekankan pada aspek ideologis dan politis. Ide pembentukan negara Islam, penerapan Hukum Islam (Syari’ah) dan penolakan terhadap dominasi Barat juga sangat dominan dalam discourse beberapa kelompok radikal. Dalam pandangan mereka, kemunduran Islam di Indonesia khususnya dan dunia umumnya lebih disebabkan oleh system politik dan ekonomi Barat baik yang secara langsung dipaksakan oleh Barat maupun secara tergesa-gesa diadopsi oleh negara-negara Muslim. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh Barat, termasuk kritik mereka terhadap Departemen Agama dan IAIN yang mengirimkan dosennya ke Barat. Akibatnya, IAIN dituduh sebagai agen pemurtadan. Ketidaksabaran dalam gerakan ini mendorong beberapa kelompok militan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis dan terorisme seperti pada berbagai kasus bom yang terjadi di nusantara. Tindakan anarkisme serta sikap intolerant beberapa kelompok militan telah menguatkan image Islam sebagai agama yang tak bersahabat dan pemicu konflik.  

ü  Penutup

Istilah Fundamentalisme yang diterapkan pada Islam masih kontroversial disebabkan oleh karakter yang berbeda antara fundamentalisme Kristen dan Islam terutama dari sisi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, meski juga memiliki persamaan terutama dalam upaya mengembangkan pemahaman literer terhadap teks-teks agama yang dipandang sebagai Islam yang otentik. Perbedaan yang juga patut digaris bawahi bahwa gerakan Islam juga memiliki tujuan politis yaitu untuk mendirikan system kekuasaan Islam berdasarkan hukum dan prinsip Islam. Bahkan dalam konteks politik global, gerakan fundamentalisme Islam juga bertujuan untuk merubah tatanan politik global yang dipandang tidak adil bagi kaum Muslim. Di Indonesia dan juga dihampir seluruh dunia Islam, gerakan fundamentalisme dewasa ini telah menemukan momentum untuk bangkit dan bergerak yang tidak hanya memiliki jaringan yang kuat secara internal dalam batasan wilayah negara bangsa tetapi juga melintasi perbatasan negara dan bahkan benua. Dengan melihat karakter Islam dan sejarah perkembangan Islam di nusantara, gerakan fundametalisme masih belum menjadikan dirinya sebagai kelompok dominan, namun bukan berarti menutup kemungkinan muncul sebagai penguasa atau paling tidak menjadi pemicu konflik sektarian.

Rujukan:

Abdullah, M. Salim, “What Shall be the Answer to Contemporary Islamic Fundamentalism?” di Hans Kung and Jurgen Moltmann (eds.), Fundamentalism as an Ecumenical Challenge, London: SCM Press, 1992.

Amstrong, Karen, Muhammad: The Biography of the Prophet, 2001.

Bayat, Asef,  “What Is Post-Islamism?” Isim Review no. 16 (Autumn) 2005.

Effendy, Bachtiar, “ Islamic Militant Movements in Indonesia: A Preliminary Accounts for Its Socio-Religious and Political Aspects,” Studia Islamika vol. 11, no. 3, 2004.

Elshahed, Elsayed, “What is the Challenge of Contemporary Islamic Fundamentalism?” di Hans Kung and Jurgen Moltmann (eds.), Fundamentalism as an Ecumenical Challenge, London: SCM Press, 1992.

Hefner, Robert W., “Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia”, in Robert W. Hefner (ed.), Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization, Princeton: Princeton University Press, 2005.

Jamhari, “Mapping Radical Islam in Indonesia,” Studia Islamika vol. 10, no. 3, 2003.

Kung, Hans dan Jurgen Moltmann, “Preface”, di Hans Kung and Jurgen Moltmann (eds.), Fundamentalism as an Ecumenical Challenge, London: SCM Press, 1992.

Kung, Hans and Jurgen Moltmann (eds.), Fundamentalism as am Ecumenical Challenge, London: SCM Press, 1992.

Lee, Robert D., Overcoming Tradition and Modernity: The Search for Islamic Authenticity, Washington: Westview Press, 1997.

Tibi, Bassam, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, Berkeley: University of California Press, 1998.


  • § Dosen Fakultas Dirosah Islamiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Direktur Kuliyatul Muallimin Al-Mutawally, Bojong, Kuningan, Jawa Barat.

[1] Hans Kung dan Jurgen Moltmann, “Preface”, di Hans Kung and Jurgen Moltmann (eds.), Fundamentalism as an Ecumenical Challenge, London: SCM Press, 1992, h. vii.

[2] M. Salim Abdullah, “What Shall be the Answer to Contemporary Islamic Fundamentalism?” di Hans Kung and Jurgen Moltmann (eds.), Fundamentalism as an Ecumenical Challenge, London: SCM Press, 1992, h. 68.

[3] Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, Berkeley: University of California Press, 1998, h. 20-21.

[4] M. Salim Abdullah, “What Shall Be,” h. 68.

[5] Karen Amstrong, Muhammad: The Biography of the Prophet, 2001, h. 30.

[6] Elsayed Elshahed, “What is the Challenge of Contemporary Islamic Fundamentalism?” di Hans Kung and Jurgen Moltmann (eds.), Fundamentalism as an Ecumenical Challenge, London: SCM Press, 1992, h. 55-57.

[7] Asef Bayat, “What Is Post-Islamism?” Isim Review no. 16 (Autumn) 2005, h. 5.

[8] Karen Amstrong, Muhammad, h. 43.

[9] Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism, h. 2.

[10] Robert D. Lee, Overcoming Tradition and Modernity: The Search for Islamic Authenticity, Washington: Westview Press, 1997, h. 1.

[11] Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism, h. 139 dan 158.

[12] Elsayed Elshahed, “What is the Challenge of Contemporary Islamic Fundamentalism?” h. 59-60.

[13] M. Salim Abdullah, “What Shall Be,” h. 69.

[14] Ibid, h. 62.

[15] Ibid., h. 60-63.

[16] Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism, h.xi, 139 dan 157.

[17] Robert W. Hefner, “Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia”, in Robert W. Hefner (ed.), Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization, Princeton: Princeton University Press, 2005, h. 274.

[18] Bachtiar Effendy, “ Islamic Militant Movements in Indonesia: A Preliminary Accounts for Its Socio-Religious and Political Aspects,” Studia Islamika vol. 11, no. 3, 2004, h. 397-428 dan Jamhari, “Mapping Radical Islam in Indonesia,” Studia Islamika vol. 10, no. 3, 2003, h. 5-28.

[19] Jamhari, “Mapping Radical Islam,” h. 25.

About didinnurulrosidin

I am lecturer of Islamic history at the state institute for Islamic studies (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. I am also the director of the Kuliyatul Mu'allimin Al-Mutawally Kuningan, West Java
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s