Agama dan Pluralisme Pemikiran

Agama dan Pluralisme Pemikiran

Oleh: Didin Nurul Rosidin*

Samuel N. Eisenstadt dalam makalahnya “Sectarianism and the Dynamics of Islamic Civilization” yang dimuat dalam buku Islam – Motor or Challenge of Modernity menyatakan bahwa Islam sebagaimana agama yang termasuk dalam kategori the Axial-Age Civilizations (Yahudi dan Kristen) menghadapi tiga dilemma utama[1]. Pertama, bagaimana hubungan antara berbagai hal yang bersifat transendental (ukhrowi) dengan yang mundane (duniawi) serta bagaimana perwujudan konkritnya hubungan kedua dimensi tersebut. Kedua, bagaimana hubungan antara rasio (logika) dengan wahyu serta bagaimana meletakkan berbagai doktrin-doktrin atau ide yang berasal dari ajaran lain, terutama dari agama non samawi (ahl kitab). Dan terakhir, persoalan yang bermuara pada keinginan atau upaya untuk mengimpelementasikan ajaran dan prinsip agama secara kongkrit dalam bentuk yang murni (pristine)[2]. Dalam sejarah peradaban agama dunia, ketiga persoalan tersebut belum pernah bisa diselesaikan secara komprehensif. Akibatnya, perdebatan tentang ketiga persoalan diatas baik di kalangan para sarjana agama maupun para agawamawan terus berlanjut.

Persoalan pertama sangat berkaitan pembagian wilayah antara dunia dan akhirat. Hal ini bermuara pada pertanyaan apakah persoalan dunia benar-benar lepas dari persoalan agama atau sebaliknya agama begitu berperan dalam segala persoalan duniawi. Di Eropa, persoalan hubungan agama dan non-agama secara paradigmatik dapat dikatakan berakhir ketika sekularisme dijadikan sebagai model baru hubungan antara agama dan dunia, meskipun dalam beberapa kasus seperti pengelolaan gereja sebagai monumen sejarah dan pemakaian symbol keagamaan di ruang publik masih terus menjadi perdebatan hingga kini. Gerakan sekularisme menjadikan manusia bebas dari intervensi agama dalam mengurusi persoalan dunianya. Agama kemudian “dikarantina” dalam wilayah pribadi (private). Fenomena seperti ini tidak lepas dari sejarah kelam Eropa pada abad pertengahan dimana gereja atas nama  agama begitu berkuasa dan bahkan bertindak sewenang-wenang atau meligitimasi tindakan seweneng-wenang raja (penguasa) dengan dalil-dalil agama yang bersifat absolut. Kaum gereja memanipulasi agama untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan nilai agama. Kaum gereja dengan kekuasaannya yang “suci” telah membuat manusia Erofa menjadi kerdil dan tak memiliki hak untuk bersuara karena semuanya akan dipangkas dengan dalil doktrin yang merupakan titah Tuhan yang transenden.

Sejarah Eropa Kristen tentunya berbeda dengan sejarah Islam yang justru mempertahankan “kesatuan” antara persoalan dunia dan akhirat. Dunia dalam pandangan umum kaum Muslim sebagai salah satu bagian dari perjalanan hidup manusia menuju alam yang abadi dan hakiki yaitu akhirat. Sebagai salah satu bagian tentunya dunia tidak bisa dipisahkan dari akhirat. Dengan paradigma seperti itu, semua hal yang ada di dunia pada akhirnya akan berujung pada konsekuensi-konsekuensi transendental di akhirat. Perbuatan yang baik akan memperolah pahala di akhirat begitu pula sebaliknya. Nabi Muhammad SAW memang secara eksplisit menyatakan bahwa urusan dunia itu adalah urusan manusia karena merekalah yang paling tahu kebutuhan dan tantangannnya. Namun demikian, pernyataan Nabi bagi kaum Muslim bukan berarti adanya pemisahan secara diametral antara urusan dunia dengan akhirat seperti yang dikembangkan oleh paham sekuler. Pernyataan ini lebih dilihat sebagai dorongan bagi kaum Muslim untuk melakukan kreativitas dan inovasi baru dalam memecahkan persoalan hidup sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman. Misalnya, apakah ide pembentukan negara Islam dengan syari’at Islam sebagai landasan hukumnya merupakan urusan dunia atau akhirat. Bagi kaum Muslim, ide tersebut merupakan bagian dari keduanya karena keberhasilan menegakkan keadilan Tuhan di dunia dalam bentuk negara yang adil akan juga berdampak bagi nasib kehidupan manusia pengelola dan masyarakat negara yang bersangkutan di akhirat kelak. Kalau ada kaitan dengan keduanya, mungkinkah ada perubahan? Tentunya perubahan itu mungkin sejauh tidak secara substansial melenceng dari prinsip-prisnip syari’at.

Lebih dari itu, kaum intelektual Islam dalam kenyataannya berbeda dalam memandang isyu tentang mana yang substansial dan mana yang aksidental dari ajaran agama. Apakah misalnya potongan tangan bagi pencuri atau hukuman rajam bagi pezina atau pemabuk itu juga merupakan bagian yang substansi sehingga bersifat universal ataukah tidak merupakan salah satu persoalan yang terus diperdebatkan. Sebagian kelompok menolak hukuman tersebut dengan alasan itu merupakan bagian yang bersifat terapan yang tidak kebal untuk perubahan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Mereka memandang bahwa nilai dan prinsip keadilan merupakan yang substansial. Perbedaan pandangan terhadap ajaran dan perintah agama ini mendorong Bachtiar Effendy membagi kedua pengusung ide yang berbeda dengan istilah “substantive, integrative and inclusive” articulation of Islamic political idealism and activism” untuk kelompok kedua dan “formalistic, legalistic, and exclusive approach of Islam”  untuk kelompok pertama[3].

Persoalan kedua yaitu hubungan rasio dan wahyu serta ajaran-ajaran diluar agama Samawi. Persoalan ini akan sangat berkaitan dengan nilai otentisitas (kebenaran) ajaran yang diikuti atau dipraktekkan. Karena wahyu pada dasarnya hanya diturunkan kepada para Nabi dan Rasul, persoalan otentitisitas ajaran akan juga bersinggungan dengan pertanyaan siapa yang memiliki otoritas (wewenang) untuk menafsirkan kitab suci ataupun ajaran lainnya. Karena bagi pemeluk agama Samawi (Islam, Kristen dan Yahudi) tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah penerima kitab suci, otoritas penafsiran akan menjadi wilayah para ulama, rahib atau pendeta agama tersebut yang mau tidak mau akan sedikt banyak menggunakan rasio (pikiran) dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran suci agama. Dengan kata lain, persoalan tentang bagaimana posisi rasio dan sejauh mana peranannya dihadapan wahyu menjadi sangat krusial. Apakah rasio memiliki kewenangan untuk terus berpikir sampai akhirnya menemukan hal yang “seakan” tidak sesuai dengan wahyu yang “tersurat”. Jika bisa, apakah hasil pemikiran rasio itu otentik sebagai bagian dari agama. Jika dipandang otentik, apakah secara otomatis juga memiliki otoritas untuk melakukan legitimasi atau justifikasi terhadap berbagai persoalan agama yang dihadapi manusia.

Sementara itu, wahyu yang diturunkan tidak pada setiap saat dan tempat dimana manusia hidup dalam beberapa hal memang tidak mengungkapkan hukum aturan hidup yang detail karena wahyu bukan buku atau kitab hukum. Ketika kitapun mencoba mencari contoh-contoh peristiwa yang ada dalam wahyu untuk dijadikan sumber analogi juga tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena wahyu bukan buku sejarah dan buku ujicoba sebagaimana buku-buku karya manusia. Kondisi ini menjadi dasar bagi munculnya perbedaan cara pandang dalam melihat kemungkinan munculnya perbedaan dan bahkan pembaharuan pemahaman atas teks-teks suci. Munculnya berbagai kelompok kontemporer seperti Islam liberal dan non-liberal (konservatif) berawal dari persoalan otentisitas penafsiran serta otoritas penafsir. Kelompok liberal memandang bahwa persoalan otensitas adalah persoalan yang tidak pernah selesai sehingga memungkinkan untuk terus melakukan ijtihad-ijtihad baru. Dengan dasar itu, kaum liberal memandang bahwa siapapun yang memiliki ide dan pemahaman tertentu terhadap agama dapat secara bebas mengekspresikan pendapatnya tanpa terjebak oleh standard “baku” yang dibuat oleh sekelompok pemikir agama ataupun ulama. Bagi mereka, sosok ulama bukanlah sebagaimana yang selama ini diyakini oleh mayoritas umat yang sudah sebegitu terinstitusionalisasi.

Sementara itu, kalangan yang menolak penafsiran liberal melihat bahwa dalam memahami agama jelas ada dasarnya dan standardnya. Kelompok kedua ini dapat dibagi pada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama melihat bahwa dalam sejarah Islam yang berumur berabad-abad ini telah terbentuk institusi-institusi yang secara realitas memiliki otoritas untuk menentukan mana yang otentik dan tidak berdasarkan kualitas pengetahuan dan penghayatan mereka. Institusi ini kemudian dikenal dengan sebutan ulama. Karena standard kualifikasi ulama juga abstrak, mereka kemudian menmunculkan sosok-sosok yang dipandang bisa dijadikan rujukan. Dari sini munculah kemudian ulama mazhab yang dipandang sebagai mujtahid dalam arti sebenarnya, sementara ulama sesudahnya lebih dilihat sebagai mujtahid dengan kategori dibawahnya. Hanya saja pengkategorian ini sekarang mendapat tantangan seiring dengan semakin berubahnya konstelasi kehidupan manusia sehingga konsep-konsep hasil mujtahi mazhab banyak mendapatkan kritik karena sudah ketinggalan zaman. Menghadapi tantangan seperti ini, para penganut konsep otoritas agama yang pertama ini kemudian memunculkan diskursus yang menekankan pada pemihakan bukan pada aspek material dari para mujtahid itu tetapi pada aspek metodologisnya. Maka, muncullah metodologi Iman Syafi’i, metodologi imam Malik dan lain sebagainya.

Kelompok yang kedua dari ketogori kedua ini adalah mereka yang memandang bahwa sumber otentik ajaran Islam yang benar adalah langsung Al-Qur’an dan Hadits. Pola pengembalian pada sumber utama ini yang diagungkan kelompok ini sama dengan kelompok liberal karena keduanya menegasikan otoritas manusia atas wahyu. Perbedaan mereka terletak pada metodologi penafsiran wahyu tersebut. Jika kelompok liberal berupaya menafsirkan kitab suci tersebut melalui pendekatan-pendekatan subtansial serta kontekstual dengan sedikit banyak mengabaikan aspek tektual ayat-ayat tersebut. Kelompok non-liberal kategori kedua lebih menekankan pada aspek pemahaman literal. Teks dipandang sebagaimana bunyi dan makna literalnya tanpa berupaya untuk menafsirkan lebih jauh karena teks dipandang telah sempurna. Persoalannya adalah ketika teks kemudian dimaknai secara literal sekalipun, penjelasannya, meski dengan kadar yang sangat minimum, melibatkan aspek pemahaman seorang penafsir. Apalagi jika dikaitkan dengan banyaknya ayat yang lebih banyak bercerita tentang masa lalu dan tidak secara menit per menit mengatur kehidupan manusia sehingga memberikan kesempatan kepada manusia melalui akalnya melakukan pengayaan. Ketika manusia melakukan pengayaan inilah akan muncul hasil pemikiran dan renungan yang berbeda. Akibatnya, persoalan mana yang otentik dan siapa yang lebih otoritatif akan terus mencuat.

Berbagai kelompok pemikiran Islam tersebut juga pada saat yang sama dihadapkan pada tantangan adanya ajaran-ajaran agama yang bersifat lokal dan tidak jarang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan ajaran Islam seperti ajaran dan praktek animistik dan dinamistik yang sudah ada dan berkembang pada masyarakat lokal. Bagaimana merespon serta menempatkan ajaran-ajaran tersebut dalam kerangkan “kemurnian” ajaran Islam. Perbedaan dalam menilai dan mengapresiasi terhadap nilai dan ajaran lokal ini kemudian memunculkan beraneka ragam ekspresi keagamaan di kalangan kaum Muslim. Ada yang kemudian justru mensinkretiskan sehingga “seakan-akan” membentuk suatu struktur ajaran tersendiri seperti yang terlihat pada berbagai aliran kebatinan. Ada pula yang bersikap akomodatif dengan tetap menjadi ajaran dan ritual Islam sebagai warna utama sebagaimana yang dikembangkan oleh warga Nahdliyyiin. Namun ada pula yang secara keras menolak terhadap ajaran lokal dan bahkan berusaha untuk “membersihkan” ajaran Islam yang dianggap sudah “terkontaminasi” oleh ajaran-ajaran lokal.

Persoalan ketiga adalah berkaitan pada aspek operasional ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang terus dinamis perkembangannya. Mereka yang memiliki pandangan monistik dengan tidak memisahkan dimensi transendental dan mundane serta memiliki pandangan literal dalam memahami teks-teks wahyu cenderung berpandangan bahwa ajaran Islam harus sepenuhnya diaplikasikan dalam kehidupan manusia secara utuh (kaffah). Meski begitu, makna “utuh” sendiri antara kelompok-kelompok tersebut berbeda-beda.

Dalam ketegorisasi penelitian prilaku agama, kelompok ini sering dikategorikan sebagai kelompok fundamentalis. Maussalli yang menekankan pada aspek dan prilaku gerakan fundamentalisme dalam mengimplementasikan misinya membagi kelompok ini dua macam, radikal dan moderat[4].  Kelompok pertama mengadopsi pandangan demokrasi popular dalam bentuk pemerintahan totaliter. Karenanya, kelompok ini memandang keutuhan implementasi ajaran Islam itu harus dilakukan secara simultan dengan proses revolusioner dan radikal dengan segala konsekuensi yang terkadang justru mengorbankan nyawa dan merusak tata sosial umat manusia. Kelompok inilah dalam pandangan Maussallli yang kemudian banyak terlibat dalam gerakan terorisme. Sementara kelompok kedua lebih memilih cara yang bersifat lebih gradual dan moderat. Meski sama dengan kelompok pertama yang mencita-citakan adanya suatu masyarakat Muslim yang dikelola dan didasarkan pada ajaran agama secara utuh, kelompok kedua membuka pintu dialog dan langkah-langkah yang bersifat langkah kompromistik dengan kondisi dan sistem politik yang ada seraya terus memperkuat diri dalam upaya mempengaruhi arus politik. Kelompok ini mengadopsi mengadopsi system demokrasi liberal dalam bentuk pemerintahan Islami[5]. Kelompok seperti Salman, Salahuddin dan puncaknya PKS bisa dikategorikan pada kelompok fundamentalis moderat ini.

Selain kedua kelompok diatas ada kelompok lain yang justru tidak melihat signifikkansinya upaya untuk menerapkan prinsip-prisip tektual ajaran dalam kehidupan sosial secara literal. Bagi mereka, konsep bermasyarakat dan bernegara akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangannya. Karenanya penerapan prinsip yang kaku seperti yang dicanangkan oleh kelompok fundamentalis akan menjadikan kehidupan ini stagnan dan bahkan tertinggal. Prinsip-prinsip ajaran Islam hanyalah berfungsi sebagai acuan (reference) nilai moral yang akan berfungsi sebagai dasar bagi prilaku dan bukan prilaku itu sendiri. Maka kelompok ini menolak pendirian negara Islam dan penerapan hukum Islam. Hal ini selain dikarenakan terjadinya berbagai penafsiran terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri juga karena ajaran Islam dalam banyak hal harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman.

Melihat ketiga persoalan diatas dengan berbagai pemikiran yang muncul dalam menyikapi ketiganya tentunya menjadi penting untuk sejak awal menyadari akan adanya pluralitas pemahaman agama yang berkembang dalam dunia Islam khususnya dan dunia agama umumnya. Klaim kebenaran (Truth Claim) oleh seorang individu atau suatu kelompok tentunya merupakan sikap yang menegasikan kenyataan akan adanya pluralitas. Sebaliknya, perbedaan itu justru di satu pihak akan semakin memperkaya dan memberikan alternatif pemikiran bagi kaum Muslim sehingga mampu untuk memahami ajaran agama secara komprehensif. Di lain pihak, pluralitas ini memberikan ruang yang luas bagi munculnya pemahaman-pemahaman baru yang lebih konstruktif bagi pengembangan diskursus ajaran Islam yang tidak akan pernah lekang oleh zaman dan tempat.

Daftar Pustaka

Ahmad S. Maussalli, The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights, Gainesville: University Press of Florida, 2001.

Bachtiar Effendy, Islam and the State: the Transformation of Political Ideas and Practices in Indonesia, Ohio: the Ohio State University, unpublished PhD thesis, 1994.

Bassam Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder, Berkeley: University of California Press, 1998.

Robert W. Hefner “Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class,” Indonesia, no. 56 (October) 1993.

Samuel N. Eisenstadt, “Sectarianism and the Dynamics of Islamic Civilization” dalam Samuel N. Eisenstadt (ed.), Islam – Motor or Challenge of Modernity, Germany: Hamburg University, 1998.


* Dosen Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Dirosah Islamiyah IAIN Syekh Nurhati Cirebon.

[1] Samuel N. Eisenstadt, “Sectarianism and the Dynamics of Islamic Civilization” dalam Samuel N. Eisenstadt (ed.), Islam – Motor or Challenge of Modernity, Germany: Hamburg University, 1998, hal. 16.

[2] Ibid.

[3] Bachtiar Effendy, Islam and the State: the Transformation of Political Ideas and Practices in Indonesia, Ohio: the Ohio State University, unpublished PhD thesis, 1994, hal. 60-61. Seperti halnya Effendy, Robert W. Hefner juga menggunakan pola pemetaan yang sama dalam melihat gerakan Islam di Indonesia, meski dengan istilah yang berbeda yaitu Cultural atau Civil Islam untuk yang kedua dan Political Islam untuk yang pertama. Robert W. Hefner, “Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class,” Indonesia, no. 56 (October) 1993, p. 4.

[4] Ahmad S. Maussalli, The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights, Gainesville: University Press of Florida, 2001, hal. 165.

[5] Ibid.

About didinnurulrosidin

I am lecturer of Islamic history at the state institute for Islamic studies (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. I am also the director of the Kuliyatul Mu'allimin Al-Mutawally Kuningan, West Java
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s