Islam and the west in Indonesia

ISLAM DAN BARAT DI INDONESIA*

Oleh: Didin Nurul Rosidin**

Pendahuluan

Dalam bukunya yang berjudul Islam and Modernity: Muslims in Europe and the United States, Iftikhar H. Malik menolak untuk menggunakan cara pandang strukturalis yang mendasarkan pada pola binary dalam melihat hubungan Islam dan Barat. Ia tidak ingin menempatkan kedua kubu peradaban itu secara diametral antagonistik lewat ungkapan “Islam and the West” yang sering diartikan sebagai “Islam versus the West”. Penulis Inggris keturunan Pakistan ini justru melihat adanya saling mempengaruhi dan ketergantungan keduanya lewat ungkapan “Islam in the West” atau “the West in Islam”. Penggunaan cara pandang baru ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Islam telah berada di wilayah Eropa (Barat) sejak abad ke 8 atau hanya satu abad setelah Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pasukan Musa bin Nusair, Tharif bin Malik, Thariq bin Ziyad berhasil mengusai wilayah Spanyol. Selama berabad-abad, Islam telah memberikan pencerahan dan inspirasi bagi orang-orang Eropa[1]. Sebaliknya, hampir seluruh wilayah Islam juga pernah berada dalam kekuasaan bangsa Barat lewat kolonialisme dan telah berhasil memperkenalkan bahkan membangun peradaban baru bagi kaum Muslim[2]. Atas dasar realitas tersebut Malik menyatakan bahwa bagi Barat “Islam … is neither newcomer nor an eternal foe” dan begitu juga sebaliknya[3]. Cara pandang baru tersebut nampaknya akan lebih tajam ketika kita melihat hubungan Islam dan Barat di Indonesia yang merupakan “konsumen” dari kedua tradisi besar tersebut[4].

Indonesia sebagai Melting Pot

Indonesia bisa dikatakan sebagai melting pot bagi berbagai macam budaya dan tradisi dunia. Sebelum Islam tiba ke wilayah nusantara ini, penduduknya telah mengenal dan bahkan menganut budaya India melalui agama Hindu dan Buddha. Kedua agama ini kemudian mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi terciptanya peradaban tersendiri di wilayah kepulauan seperti terlihat pada monumen Borobudur dan lain-lain. Sebagaimana terhadap kedua agama di atas, penduduk nusantara juga kemudian mengenal dan mengadopsi budaya dan agama dari Timur Tengah, Islam, dan dari Barat, Katolik dan Kristen. Disamping budaya “impor” tersebut, bangsa pribumi sebenarnya telah juga berabad-abad mengembangkan tradisi lokal tersendiri yang sebagian terus bertahan dan dipertahankan. Maka tidak heran jika Indonesia kemudian menjadi semacam “pasar” aneka budaya dan tradisi. Itulah mungkin yang kemudian menginspirasi para founding fathers kita untuk memunculkan konsep Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity).

Melalui konsep Bhineka Tunggal Ika ini, bangsa Indonesia kemudian melahirkan aplikasi budaya dan tradisi yang khas yang merupakan perpaduan berbagai nilai dan ajaran yang pernah berkembang dan atau dikembangkan di wilayah ini. Hasilnya adalah kemunculan Islam, Kristen, Hindu, Budha dan agama lokal yang unik. Realitas seperti ini kemudian memunculkan berbagai kesimpulan dikalangan para ahli. Sebagian mereka seperti Ricklefs, Benda, Geertz, dan Kahin melihat bahwa tradisi keagamaan dan budaya unik tersebut sebagai hasil proses sinkretisasi. Atas dasar asumsi seperti itu, mereka menyimpulkan bahwa seluruh budaya “impor” gagal untuk secara penuh menanamkan nilai-nilai dan ajarannya di bumi nusantara[5]. Sementara yang lain seperti Woodward, Hefner dan Johns menilai proses itu sebagai wujud dari “kecerdasan” penduduk lokal untuk di satu pihak mengambil hal-hal yang “patut” untuk diterapkan untuk kemudian di lain pihak tetap diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip lokal mereka. Bagi kalangan penganut budaya baik “lokal” maupun “impor”, kondisi ini mendorong mereka untuk melakukan pemurnian (purification). Berbeda dengan asumsi di atas, sebagain ahli terutama Dale Eickelman juga ada yang melihat bahwa pada dasarnya setiap budaya ataupun agama yang datang ke suatu wilayah tidaklah datang pada ruang yang hampa tanpa ada budaya dan tradisi yang telah berkembang atau kondisi tertentu yang khas. Akibatnya, penyesuaian dengan tradisi dan kondisi lokal. Karenanya mereka menilai asumsi-asumsi diatas baik yang menyatakan “gagal” ataupun “cerdas” merupakan pandangan ahistoris.

Islam dan Barat: Simbol Pembaharuan

Meski banyak para ahli sejarah Indonesia menilai bahwa abad ke 20 merupakan titik tonggak modernisasi Indonesia, tidak sedikit ahli sejarah yang justru menilai bahwa modernisasi Indonesia telah berlangsung beberapa abad sebelumnya. M.C. Ricklefs misalnya melihat kedatangan Islam sebagai babak permulaan sejarah modern Indonesia. Karenanya bukunya tentang sejarah Indonesia diberi judul A History of Modern Indonesia since c. 1200[6]. Hampir senada dengannya, Anthony Reid menyatakan bahwa masa modern wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah mulai beberapa abad sebelum kedatangan bangsa Eropa. Hal ini didasarkan pada perkembangan dinamis penduduk pribumi melalui jaringan perdagangan, sistem pemerintahan yang tertata, teknik militer yang baru dan penyebaran teks-teks agama besar dunia. Namun keduanya sepakat bahwa kedatangan Eropa memperkuat proses pembentukan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang modern[7]. Dengan kata lain, Islam dan Barat (Eropa) memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembaharuan di wilayah nusantara ini.

Islam telah berhasil membawa bangsa pribumi dalam jaringan komunitas internasional. Misalnya, seorang pemimpin suatu kerajaan Islam dalam rangka memeperkuat legitimasinya mengirimkan utusan khusus ke Mekkah untuk mendapatkan “restu” dan gelar dari Sharief Mekkah seperti yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Islam Banten[8] dan Sultan Agung dari Kerajaan Islam Mataram[9]. Keduanya mendapatkan gelar “Sultan” dari Mekkah. Sementara itu, dari sisi ekonomi, keberhasilan membangun jaringan dengan pedagang internasional, Banten menjadi salah satu pelabuhan internasional utama di Asia Tenggara bahkan dunia pada abad ke 17. Bagi para ulama dan ummat, Mekkah menjadi kiblat bagi sumber ilmu dan kesalehan lewat studi dan hajji. Jalur ini oleh Federspiel disebut sebagai “Islam Lifeline”[10] yang oleh Azyumardi Azra dinilai memberikan kontribusi bagi munculnya gerakan pemurnian Islam dan kemudian pembaharuan Islam di nusantara[11].

Keberhasilan Islam untuk menjadi agama yang dianut oleh mayoritas lepas dari perdebatan tentang kualitas keagamaannya menjadikan Islam sebagai sebuah kekuatan politik yang begitu dominan. Bahkan pada masa sebelum kemerdekaan, Islam berperan sebagai “binding force” (kekuatan yang mengikat) dalam menggalang kekuatan anti-kolonialisme pribumi seperti terlihat pada gerakan Syarekat Islam (SI) pada dekade kedua dan ketiga abad ke 20[12]. Meski semakin menurun siginfikansi politiknya karena tekanan pihak kolonial serta kemunculan kelompok terpelajar sekuler, Islam sebagai ideologi terus mampu mempertahankan posisi politiknya. Hal itu terlihat pada bagaimana Jepang dalam rangka memperoleh dukungan pribumi dalam perangnya memandang Islam sebagai faktor penentu kesuksesan perang mereka. Para pemimpin Islam digandeng oleh Jepang yang mendukung pendirian Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) untuk menggantikan MIAI (Majelis Islam A’laa Indonesia) dan Kantor Urusan Agama (atau Shumubu). Dwi Tunggal, Syeikh Hasyim Asy’ari dan K.H. Wahid Hasyim dipilih untuk memimpin kantor tersebut[13]. Kekuatan politik Islam begitu menonjol pada saat pembentukan konstitusi awal, meski pada akhirnya gagal ketika munculnya Pancasila dan bukan Islam sebagai dasar negara. Adanya Piagam Jakarta tetap saja membuktikan besarnya pengaruh Islam, meski sekali lagi gagal direalisasikan.

Kedatangan Islam juga berarti membawa peradaban-peradaban baru bagi penduduk pribumi nusantara. Setelah mereka berkenalan dengan berbagai bentuk candi dan tempat peribadan lainnya serta tradisi ritual yang diperkenalkan oleh Hindu dan Budha, mereka kemudian bersinggungan dan bahkan terlibat dalam pembangunan bangunan-bangunan khas Islam, terutama Mesjid. Bagi kaum Muslim, Mesjid tidak saja berfungsi sebagai tempat mereka melaksanakan ibadah dan acara-acara keagamaan lainnya tetapi juga simbol identitas serta simbol pemersatu. Lewat Mesjid, seluruh kaum Muslim di seluruh dunia diarahkan pada satu titik yang sama (Qiblat) yaitu Ka’bah. Peradaban yang juga baru diperkenalkan oleh Islam adalah konsep aurat yang dengan itu standar berpakaian yang “pantas” diterapkan. Konsep aurat ini menjadikan kaum Muslim memiliki sandard yang baku dalam berpakaian, meski dalam bentuk konkritnya terjadi perbedaan batasannya.

Berbeda dengan Islam yang datang relatif dengan damai, Barat datang ke nusantara pada awalnya memiliki tujuan murni ekonomi. Karenanya prinsip yang diusung bukanlah benar dan salah atau baik dan buruk tetapi lebih terpaku pada nilai untung dan rugi. Akibatnya, berbagai cara, termasuk yang licik sekalipun, dilakukan demi penguasaan sumber ekonomi wilayah kepulauan ini. Sejarah mencatat bagaimana brutalnya tindakan para penguasa Eropa. Misalnya, pada tahun 1832, kerajaan Islam Banten yang telah berdiri sejak 1521 dihancurkan karena sultannya, Sultan Rafi’udin, menolak perintah pemerintah Kolonial di Batavia[14]. Ketika Belanda menyerang Pulau Banda, mereka melakukan apa sekarang disebut sebagai “ethnic cleansing” dimana dari 15.000 hanya tersissa kurang dari 1000 dan itupun tercerai berai karena menyelamatkan diri ke berbagai pulai di sekitarnya[15]. Namun demikian, ketika kekuasaan VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799 dan beralih secara resmi dibawah kukusaan pemerintah Belanda pada tahun 1800, Belanda memperkenalkan system pemerintah (birokrasi) baru yang lebih sistematis dengan standar yang juga baku dan terstruktur. Indonesia yang tadinya terpisah-pisah berdasarkan kerajaan atau penguasa lokal masing-masing berubah menjadi satu kesatuan dalam sistem pemerintahan.

Berkuasanya Belanda juga menandai disebarkannya agama baru yaitu Kristen kepada penduduk pribumi[16]. Meski tidak sedikit karena paksaan dan strategi politik serta mendapat tantangan dari kaum agama yang sudah ada[17], Kristen dan juga Katolik berkembang di wilayah nusantara ini, terutama di wilayah-wilayah yang masih relatif “bersih” dari pengaruh-pengaruh agama besar dunia seperti Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan lain-lain. Kekuatan mereka yang dominan di wilayah-wilayah tersebut menjadi salah satu faktor gagalnya penerapan Piagam Jakarta karena prinsip persatuan lebih utama daripada aplikasi nilai-nilai primordial.

Pada masa selanjutnya, lewat berbagai fasilitas dan proteksi dari penguasa kolonial, menjadi pemeluk Kristen atau Katolik menjadi identitas baru sebagai kelompok progresif atau maju bagi penduduk pribumi. Lewat kelompok inilah kemudian ide-ide sekularisme berkembang. Selain itu, munculnya kelompok terpelajar baru yang berasal dari keluarga bangsawan pribumi dan hasil didikan sekolah-sekolah pemerintah semakin memperkuat gerakan sekularisme. Para pembela gerakan inilah yang pada awal kemerdekaan menawarkan bentuk negara yang tidak didasarkan pada nilai-nilai primordial agama dan sistem politik demokrasi liberal ala Barat. Dari kelompok inilah kemudian muncul ideologi-ideologi sekuler seperti Komunisme, Sosialisme, dan Nasioanalisme[18]. Selain itu, munculnya discourse dualisme dalam pendidikan antara umum dan agama merupakan salah satu hasil dari pergulatan antara kelompok sekuler dan agama.

Indonesia Modern: Islam No dan Barat No

Jika melihat sejarah interaksi Indonesia dengan Islam dan Barat, kita dapat mengatakan bahwa kedua tradisi besar (great tradition) tersebut berhasil menancapkan pengaruhnya yang sangat signifikan. Islam menjadi agama mayoritas penduduk dan Barat berhasil menjadi arus utama kaum terpelajar. Yang menjadi a field of the battle keduanya adalah dalam memperebutkan dominant discourse masyarakat. Ada beberapa a field of the battle yang bisa diketengahkan dalam tulisan ini antara lain discourse tentang demokrasi dan hukum Islam dan dualisme pendidikan agama dan umum. Dengan melihat dua kasus diatas, kita akan dapat menangkap bagaimana pergulatan antara Islam dan Barat di Indonesia pada masa awal paska kemerdekaan.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim dengan jumlah paling besar di dunia, Indonesia ironisnya tidak mengadopsi hukum Islam sebagai system hukum yang berlaku dan justru meneruskan system hukum positif warisan pemerintah kolonial, terutama Belanda, meski dengan beberapa perubahan dan revisi. Karenya, Indonesia tidak bisa dilihat sebagai negara Islam seperti halnya Pakistan dan Iran. Indonesia lebih dekat dengan Turki sebagai negara Muslim yang sejak awal berdirinya mengadopsi sistem negara “sekuler” dimana agama tidak menjadi faktor paling dominan dalam menentukan arah politiknya, meskipun negara juga mengakui agama sebagai salah satu faktor penting dalam masyarakat. Hal itu terlihat dari sila-sila Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara. Sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia memiliki sikap religiusitas yang tinggi. Dalam salah satu pasal UUD 1945 pun secara eksplisit menempatkan agama sebagai elemen penting dalam bernegara. Lima bulan setelah proklamasi, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, pemerintah membentuk Departemen Agama yang dipimpin oleh seorang menteri. Departemen ini secara khusus bertugas untuk menangani persoalan agama.

Sejak berdiri hingga sekarang, Indonesia lebih banyak mengklaim sebagai negara demokrasi dengan berbagai label tambahannya seperti Demokrasi Liberal tahun 1950-an, Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) awal tahun 1960-an, Demokrasi Pancasila semasa Orde Baru dan Demokrasi Reformasi setelah tahun 1998. Pada masa Demokrasi Liberal, pertarungan partai dengan latar belakang ideology yang terkadang berlawanan begitu dominan. Pemilu 1955 menunjukkan tidak adanya partai politik dominan. Empat partai pemenang suara terbanyak mewakili ideology yang berbeda. PNI mewakili kelompok nasionalis sekuler. Masyumi berideologi Islam modernis, NU berhaluan Islam tradisionalis dan PKI mewakili kelompok komunis. Realitas politik tersebut menginspirasi Soekarno untuk membentuk ideology tersendiri yang merupakan gabungan dari keempat haluan politik tersebut. Ideologi yang menjadi landasan Demokrasi Terpimpin dikenal dengan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Dalam pandangan Ricklefs, Soekarno merupakan model bagi bangsa Indoinesia secara menyeluruh karena Soekarno dpandang berhasil menggabungkan ide-ide Hindu, Budha, Islam dan Barat[19].

Pemilihan sistem demokrasi ini didasarkan pada kesadaran akan adanya pluralisme dalam masyarakat baik suku, bahasa bahkan agama. Meski Islam merupakan agama mayoritas, masih banyak agama lain yang juga dianut oleh warga negara. Terlebih lagi, dalam Islampun terdapat berbagai kelompok yang memiliki pandangan agama dan politik yang berbeda kalau tidak bisa dikatakan bertentangan. Karenanya, setiap upaya untuk meng”Islamisasi” hukum, budaya dan aspek kehidupan lainnya sering kali melahirkan perdebatan yang panjang antara kelompok pro dan kontra yang tidak hanya datang dari kalangan non-Muslim tetapi juga dari internal Muslim seperti terlihat dari penerapan Piagam Jakarta, Partai Islam dan lain-lain.

Belum hilang memori pahit akan kegagalan para pemimpin Islam dalam menggolkan Islam sebagai dasar negara, umat Islam kembali dihadapkan pada tantangan baru yang datang dari kelompok nasionalis sekuler. Kelompok terakhir yang memang memiliki pandangan bahwa agama merupakan urusan pribadi dan negara dengan segala upaya untuk tidak mengatur persoalan agama mengajukan pembentukan sistem pendidikan nasional baru yang berdasarkan pada asas primordial baik agama maupun suku. Forum pertama yang menjadi tempat perdebatan tentang system pendidikan nasional adalah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang didirikan pada tahun 1946 dan merupakan prototipe lembaga legislatif sampai tahun 1949.  Berbagai aspek tentang pendidikan diperdebatkan dalam pertemuan-pertemuan forum tersebut seperti pengelompokan sekolah kepada negeri dan swasta, pengawasan pemerintah terhadap semua lembaga pendidikan tersebut, dan pembentukan kurikulum nasional. Kuatnya pengaruh kelompok agama baik Islam maupun non-Islam, sekolah-sekolah agama pun pada akhirnya menjadi salah satu topik yang diperdebatkan. Hal itu terutama berkaitan dengan sejauhmana peran negara dalam pengawasan sekolah-sekolah tersebut dan bagaimana penempatan pelajaran agama dalam sistem kurikulum nasioanl.

Lambatnya dalam menyelesaikan pembahasan tentang system pendidikan nasional serta berkecamuknya perang revolusi telah menyebabkan KNIP gagal untuk menghasilkan formulasi akhir system pendidikan nasional. Baru setelah peristiwa transfer kedaulatan secara penuh pada akhir tahun 1949, pemerintah pada tahun 1950 berhasil melakukan finalisasi atas draft system pendidikan nasional hasil formulasi KNIP dengan beberapa revisi dan tambahan. Formulasi pemerintah ini kemudian disetujui oleh lembaga legislatif menjadi Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama yang dikenal sebagai UU no. 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran Sekolah. Diantara aturan-aturan dalam UU tersebut antara lain proses dan syarat-syarat pengakuan resmi pemerintah atas sekolah-sekolah, pemberian bantuan keuangan bagi sekolah yang telah secara resmi diakui oleh pemerintah, penerapan system sekolah berjenjang mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, status pendidikan agama di sekolah umum dan kewajiban sekolah agama untuk mengadopsi pelajaran umum. UU juga secara khusus memberikan tugas dan kewenangan kepada Kementrian Agama[20] untuk mengatur pelaksanaan dua aturan terakhir[21].

Khusus tentang pelajaran agama, Undang-undang Pendidikan Nasional tersebut menyatakan bahwa pelajaran agama di sekolah-sekolah umum sifatnya optional atau pilihan sukarela sepenuhnya tergantung pada keputusan orang tua murid yang bersangkutan[22]. Menurut Deliar Noer, ada beberapa alas an mengapa pelajaran Agama bersifat optional (pilihan). Pertama, intelektual didikan Barat atau paling tidak pendidikan sekuler begitu dominan dan menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan saat itu. Sebagian mereka, kalau tidak dikatakan seluruhnya, memandang bahwa agama, termasuk Islam, tidak sesuai dengan tuntutan modernitas dan karenanya persoalan agama harus dibatasi pada lingkup pribadi. Kedua, kenyataan bahwa pemeluk agama di nusantara ini begitu beragam menyulitkan untuk membentuk suatu system pengajaran agama yang tunggal dan integral. Terakhir, Lemahnya sumber daya manusia para guru agama yang qualified pada masa lalu menyebabkan kesulitan dalam penyediaan guru agama yang mumpuni serta sadar akan tantangan modernitas[23].

Terhadap aturan tersebut, kelompok agama, terutama kaum Muslim, menolak dengan keras. Penolakan keras juga semakin memperburuk hubungan pemerintah dengan kelompok Muslim yang telah mengalami kekecewaan akibat kegagalan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Status pilihan bagi pelajaran agama itu di satu pihak menunjukkan bagaimana upaya pemerintah untuk menegasikan peran dan posisi signifikan agama dalam system pendidikan nasional. Hal ini tentunya tidak saja bertolak belakang dengan prinsip ajaran agama tetapi juga mengingkari prinsip Pancasila yang merupakan dasar negara yang menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada urutan pertama sekaligus utama. Dalam upaya menunjukkan penolakan mereka, beberapa kelompok Islam menyelenggarakan beberapa pertemuan baik ditingkat lokal mauopun nasional dengan menghasilkan beberapa pernyataan bersama yang dipublikasikan di beberapa surat kabar dan majalah. Pada intinya, mereka menolak penempatan pelajaran agama sebagai pilihan[24]. Misalnya, Mathla’ul Anwar dalam Kongresnya pada tahun 1956 mengeluarkan pernyataan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali peraturan yang menjadikan pelajaran agama sebagai pilihan[25].

Meski telah banyak pernyataan penolakan, pemerintah terus saja melaksanakan peraturan tersebut. Bahkan pemerintah semakin intensif untuk mewajibkan sekolah agama untuk mengadopsi pelajaran umum. Departemen Agama bahkan secara khusus menyelenggarakan program yang dikenal dengan Madrasah Wajib Belajar dengan delapan tahun masa belajar. Dua tahun tambahan diarahkan untuk secera khusus meng-upgrade-kan materi umum. Kewajiban sekolah agama untuk mengadopsi pelajaran umum merupakan prasyarat utama jika suatu sekolah agama menginginkan pengakuan resmi dan bantuan finansial pemerintah. Kebijakan tersebut semakin memperkuat asumsi yang selama ini telah didengungkan bahwa ada agenda tersembunyi untuk melakukan sekularisasi masyarakat Indonesia[26] seperti halnya Republik Turki lewat gerakan Kemalisme. Salah satu materi umum yang banyak mendapatkan sorotan adalah masuknya Bahasa Inggris. Banyak tokoh agama senior yang menolak keras pelajaran ini. Mereka beralasan bahwa Bahasa Inggris bukan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang justru hanya mengakui Bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa agama. Bahkan tidak jarang para dai Muslim menyatakan bahwa “Ketika kita mati, para malaikat tidak akan pernah menanyai kita dengan Bahasa Inggris tetapi hanya dengan Bahasa Arab”. Karenanya, Bahasa Inggris dan pelajaran umum lainnya itu hukumnya haram[27]. Selain didasarkan pada landasan teologis, tidak sedikit tokoh Islam yang melihat bahwa Bahasa Inggris itu identik dengan Kolonialisme. Karenanya, memasukkan Bahasa Inggris dilihat sebagai salah satu wujud untuk mempertahankan sisa-sisa kolonialisme. Di beberapa madrasah seperti Mathla’ul Anwar, para tokoh agama itu mengeluarkan fatwa menyruh para murid untuk melakukan boikot terhadap pelajaran Bahasa Inggris dengan cara keluar dari ruang kelas manakala pelajaran tersebut akan dimulai.

Madrasah atau sekolah agama akibat peraturan tersebut juga harus mendekonstruksi sistem pendidikan mereka, terutama bagi mereka yang menggunakan sistem jenjang yang berbeda dengan system jenjang pendidikan nasional. Misalnya Mathla’ul Anwar yang sejak tahun 1927 menjalankan madrasahnya dengan sistem pendidikan sembilan tahun secara integral terpaksa harus memisahkannya pada dua level sekolah, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Isyu lain yang juga penting adalah posisi perempuan dalam sekolah agama. Secara umum, sebelum gerakan modernisasi pendidikan ini dilancarkan, mayoritas madrasah hanya menerima murid laki-laki. Namun akibat gerakan ini, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam pendidikan, meski dengan porsi dan jenjang pendidikan yang berbeda dengan laki-laki. Meski telah membuka madrasah khusus perempuan pada tahun 1929, Mathla’ul Anwar menolak keharusan untuk menerima murid perempuan pada seluruh jenjang pendidikan yang dimilikinya. Selain karena faktor minimnya guru perempuan yang memiliki kemampuan sebagai pengajar[28] karena kebijakan pemisahan kelas antara perempuan dan laki-laki, Mathla’ul Anwar juga hanya memberikan kelas pada level Madrasah Ibtidaiyah bagi murid perempuan.

Namun demikian, “ketegasan” pemerintah, terutama melalui Departemen Agama, untuk menerapkan aturan tersebut memaksa kelompok Muslim untuk secara bertahap mengikuti peranturan tersebut, meskipun dengan segala keterpaksaan. Lebih jauh dari itu, dalam upaya mengontrol perkembangan transformasi ini sekaligus meminimalisir penolakan terhadap modernisasi pendidikan agama ini, Departemen Agama mengeluarkan aturan yang bertujuan untuk menyedarhanakan asosiasi lembaga pendidikan melalui pendekatan ormas-ormas besar. Aturan tersebut menyatakan bahwa dalam rangka memundahkan pengaturan sekolah-sekolah agama di seluruh bagian negara, sekolah-sekolah (dan madrasah) agama swasta agar menggabungkan diri dengan salah satu organisasi massa Islam nasional. Selain itu, bagi sekolah-sekolah kecil dan lokal penggabungan paksa ini dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dan bantuan keuangan. Aturan tersebut juga mengatur criteria ormas yang masuk kategori ormas nasional, diantaranya harus memiliki struktur cabang paling tidak di dua propinsi. Akibat kebijakan ini, ratusan bahkan mungkin ribuan sekolah-sekolah agama lokal dipaksa untuk bergabung ke salah satu ormas nasional seperti NU, Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, Al-Irsyad, Al-Washliyah dan Persis[29].

Akibat aturan tersebut, di satu pihak sekolah-sekolah lokal harus kehilangan kontrol mereka atas lembaga-lembaga yang mereka dirikan dengan susah payah.  Tidak itu saja, mereka juga harus mau tidak mau mengikuti segala aturan yang ada pada ormas tempat mereka berafiliasi. Bahkan sebelum berafiliasi, mereka pun telah disibukkan untuk mencari dan memilih ormas yang dipandang sesuai dengan identitas agama dan menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan mereka. Hal itu tidak lepas dari kenyataan bahwa setiap ormas memiliki identitas keagamaan tersediri yang khas dan bahkan bertentantangan dengan ormas-ormas lainnya. Misalnya, NU sejak awal bertentangan dengan Persis dalam beberapa pemahaman dan pengamalan agama. NU juga secara eksplisit mengatur bahwa sekolah yang berafiliasi dengan NU harus menggabungkan diri dalam satu payung Al-Ma’arif. Sementara Muhammadiyah memberlakukan materi Kemuhammadiyahan sebagai salah satu materi yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap sekolah yang berada dibawah naungannya. Sementara bagi ormas-ormas Islam, aturan tersebut memberikan “keuntungan” tersendiri karena banyak diantara mereka yang mendadak menjadi besar Mathla’ul Anwar misalnya. Sebelum peristiwa penggabungan tersebut, Mathla’ul Anwar hanya memiliki beberapa madrasah yang tersebar di dua wilayah propinsi Jawa Barat bagian barat dan Lampung. Setelah peristiwa tersebut, madrasahnya tersebar di berbagai propinsi antara lain Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara. Hasilnya, ormas ini berhasil menaikkan peringkatnya dari posisi ketujuh sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia menjadi ketiga setelah NU dan Muhammadiyah pada awal tahun 1960-an.

Setelah membahas bagaimana sistem politik dan sistem pendidikan di Indonesia paska kemerdekaan, dapat dikatakan bahwa Indonesia modern berhasil mempertahankan kekhasannya dengan tidak ada nilai-nilai “import” yang begitu dominan penuh. Sebaliknya banyak sekali adopsi-adopsi lokal yang bersifat unik dan khas dalam sistem politik dan pendidikan Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu melting pot pertemuan berbagai tradisi besar dunia, termasuk Islam dan Barat. Fenomena ini menciptakan suatu penggabungan  budaya tersendiri yang khas yang tidak hanya melibatkan tradisi besar yang “didatangkan” tetapi juga tradisi yang “sudah ada”. Proses seperti ini bagi kelompok “purist” menunjukkan tidak adanya identitas yang jelas tentang “apa dan bagaimana” itu Indonesia. Sementara bagi kelompok “heterodox”, fenomena itu justru semakin menegaskan akan identitas Indonesia yang tak pernah “ajeg”. Kedua paradigma pemikiran menarik untuk melihat bagaimana pergumuluan Islam dan Barat dewasa ini melalui berbagai media dan jaringan. Bagi Indonesia, Islam sebagaimana Barat bukanlah “lawan” atau dua tradisi untuk saling dibenturkan tetapi justru menjadi sumber inspirasi bagi proses pembentukan secara terus menerus identitas diri. Indonesia tidak saja menjadi tempat yang pas bagi diterapkannya paradigma baru Islam in the West dan the West in Islam tetapi juga Islam plus the West atau the West plus Islam.

Wa al-Lāhu `a´lam bī al-Sawāb.

Daftar Pustaka

Amstrong, Karen, Muhammad: A Biography of the Prophet, London: Phoenix Press, 1991.

Ulfah, Rokhmah, “Sumbangan Islam terhadap Peradaban Barat,” Teologia vol. 12, no. 1, Pebruari 2001, h. 115-122.

Lukens-Bull, Ronald, “The History of the Western Canon on Indonesian Islam,” Ihya ‘Ulum al-Din vol. 2, no. 1, February 2000.

Malik, Iftikhar H., Islam and Modernity: Muslims in Europe and the United States, London: Pluto Press, 2004.

Ricklefs, M.C., A History of Modern Indonesia since c. 1200, Hampshire: Palgrave, 2001.

Reid, Anthony, Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, Singapore: ISEAS, 2000.

van Bruinessen, Martin, “Shari’a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Banten Sultanate,” Archipel 50, Paris, 1995.

Pigeaud, Theodore G. Th. and H.J. De Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: A Summary, Bibliography and Index, The Hague: Martinus Nijhoff, 1976.

Federspiel, Howard M., Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923-1957, Leiden: E.J. Brill, 2001.

Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia, Revision Edition, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Dobbin, Christine, “Tuanku Imam Bondjol (1772-1864),” in Indonesia no. 13 (April) 1972.

Kaptein, Nico J.G., The Muḥimmat al-Nafā’ís: A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century, Jakarta: INIS, 1997.

Freitag, Ulrike, Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadhramaut; Reforming Homeland, Leiden: E.J. Brill, 2003.

Laffan, Michael, “An Indonesian Community in Cairo: Continuity and Change in a Cosmopolitan Islamic Milieu,” Indonesia no. 77 (April) 2004.

Ensering, Else, “Banten in Times of Revolution,” Paris: Archipel 50, 1995.

Djajadiningrat, Hoesein, Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten, Jakarta: Djambatan, 1983.

Guillot, Claude, Lukman Nurhakim, dan Sony Wibisono, Banten Sebelum Zaman Islam. Kajian Arkeologi di Banten Girang 932?-1526, Jakarta: Bentang, 1996.

Guillot, Claude, Hasan M. Ambary and Jacques Dumarcay, The Sultanate of Banten, Jakarta: Gramedia Book Publishing Division, 1990.

Michrob, Halwany, and A. Mudjahid Chudori, Catatan Masa Lalu, Khotib Mansur, Profil Tubagus Chasan Sochib, Jakarta: Pustaka Antara Utama, 2000.

Fauzi, Herman, Banten Dalam Peralihan: Sebuah Konstruksi Pemikiran Tentang Paradigma Baru Pembangunan Daerah, Tangerang: Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Fathul Insani (YASFI), 2000.

Collins, James T., “Language Death in Maluku The Impact of the VOC, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) vol. 159.2/3, 2003.

Ma’arif, Ahmad Syafi’I, Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia, Chicago: Chicago University, 1983.

Rosidin, Didin Nurul, “Konflik Ideologi Antara Elit Agama dan Elit Politik: Sebuah Studi atas Fatwa Persatuan Islam (PERSIS) tentang Partai Komunis Indonesia (PKI), Teologia, vol. 12, no. 1, Pebruari 2001.

Noer, Deliar, The Administration of Islam in Indonesia, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University, 1978.

Boland, B.J, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, ‘s-Gravenhage: N.V. De Nederlandsche boek- en Steendrukkerij V/H H.L. Smits, 1971.

Hing, Lee Kam, Education and Politics in Indonesia 1945-1965, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1997.

Syamsuddin, Helius, Kosoh Sastradinata and H. Said Hamid Hasan, Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945–1966), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Sejarah dan Khittah Mathla’ul Anwar, Jakarta: PB Mathla’ul Anwar, 1996.

Steenbrink Karel, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1986.


* Makalah ini disampaikan pada Diskusi Dosen Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo, tanggal 3 April 2007.

** Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo dan Wakil Direktur Pusat Mediasi IAIN Walisongo (IAIN Walisongo Mediation Centre, IWMC).

[1] Karen Amstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet, London: Phoenix Press, 1991, h. 22. Lihat juga Rokhmah Ulfah, “Sumbangan Islam terhadap Peradaban Barat”, Teologia vol. 12, no. 1, Pebruari 2001, h. 115-122.

[2] Ronald Lukens-Bull, “The History of the Western Canon on Indonesian Islam,” Ihya ‘Ulum al-Din vol. 2, no. 1, February 2000, h.  3-20.

[3] Iftikhar H. Malik, Islam and Modernity: Muslims in Europe and the United States, London: Pluto Press, 2004, h. xii.

[4] Perbandingan Islam dan Barat sebenarnya tidaklah tepat karena di satu sisi Islam ini merupakan suatu agama atau secara sosiologis sebagai komunitas yang menyatakan diri sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, sementara Barat identik sebagai suatu wilayah atau kekuatan politik yang berasal dari wilayah Eropa atau Amerika Utara, meski hal itu juga tidak menjelaskan bagaimana status Australia dan New Zealand yang keduanya lebih dekat ke Asia disbanding Eropa atau Amerika Utara.

[5] Harry J. Benda sebagaimana dikutip oleh Lukens-Bull menyatakan bahwa perubahan agama (masuk Islam) “did not bring about radical change in religious and social life on Java”. Ronald Lukens-Bull, “The History of the Western Canon,” h. 14.

[6] M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200, Hampshire: Palgrave, 2001, h. xiv.

[7] Anthony Reid, Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia, Singapore: ISEAS, 2000, h. 7-14.

[8] Martin van Bruinessen, “Shari’a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Banten Sultanate,” Archipel 50, Paris, 1995, h. 167.

[9] Theodore G. Th. Pigeaud and H.J. De Graaf, Islamic States in Java, 1500-1700: A Summary, Bibliography and Index, The Hague: Martinus Nijhoff, 1976, h. 37.

[10] Howard M. Federspiel, Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis), 1923-1957, Leiden: E.J. Brill, 2001, h. 6.

[11] Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia, Revision Edition, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 1. Untuk gerakan pemurnian Islam di Minangkabau baca Christine Dobbin, “Tuanku Imam Bondjol (1772-1864),” in Indonesia no. 13 (April) 1972, h.  9-10. Sementara untuk hubungan Islam di nusantara dan Timur Tengah, baca juga Nico Kaptein, The Muḥimmat al-Nafā’ís: A Bilingual Meccan Fatwa Collection for Indonesian Muslims from the End of the Nineteenth Century, Jakarta: INIS, 1997, h. 6-9, Ulrike Freitag, Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadhramaut; Reforming Homeland, Leiden: E.J. Brill, 2003 pada bab kelima yang membahas peran imigran Hadhrami dalam pembaharuan Islam, Michael Laffan, “An Indonesian Community in Cairo: Continuity and Change in a Cosmopolitan Islamic Milieu,” Indonesia no. 77 (April) 2004, h. 3-5.

[12] M.C. Rikclefs, A History of Modern Indonesia c. 1300 to the Present, Bloomington: Indiana University Press, 1981, h. 158.

[13] Ibid, h. 194-195.

[14] Else Ensering, “Banten in Times of Revolution,” Paris: Archipel 50, 1995, h. 131-32. Untuk pembahasan sejarah sejarah Kesultanan Banten, baca Hoesein Djajadiningrat, Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten, Jakarta: Djambatan, 1983, Claude Guillot, Lukman Nurhakim, and Sony Wibisono, Banten Sebelum Zaman Islam. Kajian Arkeologi di Banten Girang 932?-1526, Jakarta: Bentang, 1996, Claude Guillot, Hasan M. Ambary and Jacques Dumarcay, The Sultanate of Banten, Jakarta: Gramedia Book Publishing Division, 1990, Halwany Michrob and A. Mudjahid Chudori, Catatan Masa Lalu, Khotib Mansur, Profil Tubagus Chasan Sochib, Jakarta: Pustaka Antara Utama, 2000 and Herman Fauzi, Banten Dalam Peralihan: Sebuah Konstruksi Pemikiran Tentang Paradigma Baru Pembangunan Daerah, Tangerang: Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Fathul Insani (YASFI), 2000.

[15] James T. Collins, “Language Death in Maluku The Impact of the VOC,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) vol. 159.2/3, 2003, h. 249.

[16] Ibid, h. 260.

[17] Ibid, h. 265-269.

[18] Ahmad Syafi’I Ma’arif, Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia, Chicago: Chicago University, 1983, h. 188. Lihat Juga Didin Nurul Rosidin, “Konflik Ideologi Antara Elit Agama dan Elit Politik: Sebuah Studi atas Fatwa Persatuan Islam (PERSIS) tentang Partai Komunis Indonesia (PKI), Teologia, vol. 12, no. 1, Pebruari 2001, h. 11-22.

[19] M.C. Ricklefs, A Modern Indonesia (1981), h. 173.

[20] Kementrian ini pertama kali didirikan pada tahun 1946. Pendirian Departemen khusus Agama ini merupakan respon terhadap kekecewaan kaum Muslim akibat gagalnya Islam menjadi dasar negara. Deliar Noer, The Administration of Islam in Indonesia, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University, 1978, h. 8-9.

[21] Sampai tahun 1960-an, Departemen Agama membawahi tujuh macam pendidikan Islam. Pertama, Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Kedua, Madrasah Diniyah yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan pelajaran agama bagi peserta didik yang telah menerima pendidikan umum di sekolah-sekolah umum. Ketiga, Madrasah swasta atau pesantren modern. Keempat, Madrasah-madrasah negeri. Kelima, Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang berbasis pada pendidikan delapan tahun. Keenam, Perguruan Tinggi Islam baik Negeri maupun Swasta yang dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) bagi negeri dan IAI atau PTAI bagi Swasta. Dan terakhir, Pelanjaran khusus Agama bagi Sekolah-sekolah umum. B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, ‘s-Gravenhage: N.V. De Nederlandsche boek- en Steendrukkerij V/H H.L. Smits, 1971, h. 113-114.

[22] Lee Kam Hing, Education and Politics in Indonesia 1945-1965, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1997, h. 94-95.

[23] Deliar Noer, The Administration of Islam, h. 38-39. Lihat juga Helius Syamsuddin, Kosoh Sastradinata and H. Said Hamid Hasan, Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945–1966), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993, h. 49- 50.

[24] Ibid.

[25] Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Sejarah dan Khittah Mathla’ul Anwar, Jakarta; PB Mathla’ul Anwar, 1996, h. 31.

[26] Ibid.

[27] Di sebagian besar wilayah pedesaan, masyarakat pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1970-an lebih cenderung untuk memfavoritkan sekolah-sekolah yang kurikulumnya didominasi oleh pelajaran agama daripada sekolah-sekolah umum atau gabungan antara umum dan agama. Karel Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1986, h. 233.

[28] Pada saat itu, Mathla’ul Anwah hanya memiliki empat pengajar tetap antara lain Siti Zainab, Nyi Kulsum, Nyi Afiah dan Nyi Sarah.

[29] Angka Statistik tahun 1954 menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi kepada lebih dari 13.000 Madrasah Ibtidaiyah, 776 Madrasah Tsanawiyah dan 16 Madrasah Aliyah. Sementara itu pada tahun 1965, terdapat 22.000 madrasah dan juga pesantren dengan berbagai level mendapatkan subsidi.  B.J. Boland, The Struggle of Islam, h. 117.

About didinnurulrosidin

I am lecturer of Islamic history at the state institute for Islamic studies (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. I am also the director of the Kuliyatul Mu'allimin Al-Mutawally Kuningan, West Java
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s